Diplomasi ekonomi di saat pandemi – Opini

Sudah delapan bulan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dengan keras. Dengan prevalensi dan angka kematian yang tinggi, penyakit ini telah berubah menjadi lebih dari sekedar krisis kesehatan. Pandemi bahkan telah merambah jauh ke dalam hubungan antar negara, mempengaruhi baik aspek politik maupun ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, banyak negara yang bertindak egois, seperti melarang ekspor peralatan dan perbekalan kesehatan. Ada kekhawatiran tren ini akan merusak prinsip perdagangan bebas. Beberapa ahli memprediksikan bahwa akibat pandemi tersebut, dunia akan terperangkap dalam arus balik globalisasi: bangkitnya sikap proteksionis dalam perdagangan internasional. Tindakan pengkhianatan terhadap perdagangan bebas ini telah mengganggu arus perdagangan dunia.

Pandemi tersebut telah memicu kemerosotan ekonomi di berbagai negara. Dampak lesu ekonomi yang berpindah dari satu negara ke negara lain diperburuk ketika produksi barang semakin terhubung dalam satu rantai pasokan global. China, ekonomi terbesar kedua di dunia dan pemain utama dalam rantai pasokan global, juga mengalami pertumbuhan yang lambat.

Tetapi perlambatan ekonomi dan perdagangan dunia yang terganggu tidak dapat disalahkan hanya pada pandemi. Faktanya, ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China adalah yang pertama mengirim gelombang kejutan ke ekonomi global.

Dampak perang dagang AS-China yang dimulai tahun 2018 langsung terasa. Menurut Biro Sensus AS, impor AS dari China turun 16 persen pada 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Itu merupakan penurunan terbesar dalam 35 tahun terakhir. Di saat yang sama, total impor AS dari seluruh dunia turun hanya 2 persen. Telah terjadi pergeseran sumber pasokan ke AS.

Menarik bahwa Vietnam dan Taiwan mendapat manfaat paling besar dari perubahan ini. Ekspor mereka ke AS masing-masing melonjak 36 persen dan 19 persen, tahun lalu. Thailand dan India juga menikmati lonjakan ekspor ke AS, meskipun tidak signifikan, masing-masing sebesar 5 persen dan 6,3 persen.

Bagaimana dengan Indonesia? Ekspor negara ke AS selama perang perdagangan turun 3 persen.

Pandemi tersebut telah menyadarkan AS dan negara-negara lain bahwa ketergantungan terhadap barang industri perantara dari China sangat berisiko bagi ketahanan ekonominya. Peter Navarro, penasihat ekonomi presiden AS, menyarankan agar AS memindahkan basis produksinya terkait dengan rantai pasokan global untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain (Richard Fontain, Foreign Policy, 17 April). Dalam konteks inilah AS telah merelokasi industrinya dari China.

Begitu juga Jepang dan Jerman. Jepang telah mengalokasikan dana stimulus sebesar US $ 2,2 miliar untuk membantu perusahaannya merelokasi basis produksinya dari China ke Asia Tenggara.

Saluran berita Jerman DW juga melaporkan bahwa seperempat perusahaan Jerman di Cina juga berencana merelokasi industri produk perantara ke negara lain.

Relokasi basis industri dari China oleh ketiga negara tersebut diyakini akan mengubah struktur rantai pasokan global yang selama ini didominasi China. Lembaga riset Nomura mengungkapkan, sebelum pandemi, antara April 2018 hingga Agustus 2019, setidaknya 56 perusahaan asing telah merelokasi pabriknya dari China. Dari jumlah itu, 26 pindah ke Vietnam, 11 ke Taiwan, delapan ke Thailand, tiga ke India, dan dua ke Indonesia.

Jelas Indonesia, tidak seperti tetangga ASEAN, belum memanfaatkan peluang yang diperebutkan selama perang perdagangan yang mengadu domba dua ekonomi terbesar di dunia dan pandemi. Pada titik inilah diplomasi ekonomi Indonesia harus menjawab tantangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Perwakilan RI untuk melakukan blusukan diplomasi, atau pendekatan langsung kepada pelaku usaha dan investor untuk menjajaki kemungkinan relokasi investasi mereka ke Indonesia. KBRI Berlin, misalnya, sudah melakukan pendekatan ke Kadin Jerman dan

Industri menyangkut rencana relokasi lebih dari 100 perusahaan Jerman dari China ke kawasan Asia Tenggara.

Dalam upaya menarik investasi asing, diplomasi ekonomi di luar negeri adalah satu hal, dan iklim investasi adalah hal lain. Tapi keduanya harus berjalan seiring.

Diplomasi ekonomi yang lebih gencar tidak akan berarti apa-apa tanpa peningkatan kemudahan berbisnis di dalam negeri. Kebijakan pemerintah memang mengikuti arah ini, masih banyak lagi yang harus dilakukan.

Data Bank Dunia 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keenam dari 10 negara anggota ASEAN dalam hal kemudahan berbisnis. Dalam hal indeks daya saing dan indeks persepsi korupsi, Indonesia menempati urutan keempat.

Ketiga indikator tersebut tentunya akan mempengaruhi kepercayaan investor. Belajar dari Thailand dan Vietnam, Indonesia perlu menggabungkan upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan kebijakan menuju liberalisasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, reformasi agraria, undang-undang ketenagakerjaan dan kemudahan perpajakan ( The Economic Times, 7 Oktober 2019).

Tantangan berat terbentang di depan bagi Indonesia untuk mengubah kesusahan akibat pandemi menjadi peluang dan resesi yang membayang menjadi pemulihan yang mantap.

Seperti kata pepatah lama, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Keputusan tersebut harus diterjemahkan dalam diplomasi ekonomi di luar negeri yang bergerak selaras dengan reformasi untuk menghilangkan hambatan investasi di dalam negeri.

***

Diplomat Indonesia ditugaskan untuk Austria dan PBB di Wina dan pengajar program doktor hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Penafian: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi The Jakarta Post.