Pemerintah menyusun kebijakan untuk menjamin kemandirian penduduk lanjut usia

Pemerintah menyusun kebijakan untuk menjamin kemandirian penduduk lanjut usia

Jakarta (Antara) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Papinas), Suharsu Monwarva, mengatakan pemerintah sedang dalam proses merumuskan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat lanjut usia yang mandiri, sehat dan bermartabat.

“Kesehatan penduduk diperkirakan akan membaik pada tahun 2050 sehingga berdampak pada peningkatan populasi lansia,” kata Monwarva pada rapat pleno ketiga Forum for Statistical Society (FMS), yang diakses dari sini, Selasa. .

Beberapa arahan kebijakan pemerintah terkait lansia antara lain persiapan pensiun sosial dan ekonomi.

Menteri mendapat informasi bahwa tren tersebut termasuk memperpanjang usia pensiun untuk semua pekerja dari 58 tahun saat ini dan mencegah efek crowding out.

Ia menambahkan, pemerintah selanjutnya akan berupaya meningkatkan potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru dari populasi yang menua dengan menjadikan mereka konsumen dan produsen, yang juga dikenal sebagai ekonomi perak.

“Salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja yang cocok untuk pekerja yang lebih tua,” kata Monwarva.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan pada penduduk lanjut usia yang menjaga pola konsumsi berkelanjutan untuk mencegah peningkatan pengeluaran kesehatan di usia tua dan meningkatkan investasi sumber daya manusia di kalangan muda.

Lebih lanjut, kata dia, angka harapan hidup harus didukung dengan angka harapan hidup yang sehat, sehingga produktivitas meningkat.

Menurutnya, usia harapan hidup yang lebih panjang mendorong tabungan yang lebih banyak, dengan asumsi perlindungan sosial sudah mencakup manfaat pensiun dan perawatan jangka panjang bagi sebagian besar penduduk lanjut usia.

“Ini diterapkan di Jepang dan Korea Selatan pada 1990-an dan di Eropa pada abad ke-20,” ujarnya.

Delapan provinsi di Indonesia saat ini mengalami penuaan penduduk, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

READ  Penggabungan HDFC mendapat pengabaian sebagian dari aturan tersebut

Menurut data BKPM, delapan provinsi tersebut adalah Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Barat.

Berita Terkait: Delapan Kabupaten Dengan Populasi Menua: BKKBN
Berita terkait: Populasi lansia Indonesia diperkirakan mencapai 33 juta pada tahun 2026
Berita terkait: Indonesia akan memvaksinasi 21,5 juta lansia pada Juni

Diterjemahkan oleh: M Alatas, Kenzu
Editor: Aziz Karmala
Hak Cipta © Antara 2023

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *